Friday, June 02, 2006


Demo Anti Australia

Sejumlah warga Papua serta aktivis mahasiswa berdemonstrasi di depan Kedubes Australia, di Jakarta, Senin (27/3). Mereka mengecam tindakan Pemerintah Australia yang memberikan visa bagi 42 warga Papua .

Tindakan sejumlah warga Papua mencari suaka ke Australia dengan alasan takut, dinilai keliru. Sebagai warga Papua, mereka seharusnya bicara jujur kepada Pemerintah Australia, bagaimana suasana di Papua. ''Bila takut berarti mereka berbuat salah,'' kata Ondoafi (Kepala Suku) Waena Ramses Ohee, Minggu (26/3) sore.

Dia mempertanyakan alasan ke-43 warga Papua itu pergi ke Australia dengan mengatakan tidak aman. ''Yang bilang tidak aman itu siapa. Saya biasa di sini juga Saudara. Siapa yang bilang tidak aman? Papua ini aman. Kalau tidak aman semua orang akan di rumah saja,'' ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Dr Sodjuangan Situmorang saat menghadiri acara ramah tamah dengan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Prof Dr Bert Kambuaya, Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus, dan Pangdam XVII Trikora Mayjen TNI George Toisuta, Minggu siang di rumah Rektor Uncen, mengatakan kepada wartawan, tidak beralasan bila seseorang merasa terancam atau tidak aman di provinsi ini. ''Kecuali yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar hukum,'' katanya.

Mengenai pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua oleh pihak Australia, baru-baru ini, menurut Situmorang, kebijakan itu tidak menggunakan tata cara pergaulan internasional dalam rangka hubungan diplomatik.

''Hingga saat ini yang kami pantau dari para bupati dan wali kota belum jelas siapa dan dari daerah mana mereka," katanya. ''Warga itu pergi dari sini tidak ada yang mengejar-ngejarnya dan tidak ada yang menekan. Tapi, malah ditampung oleh Australia. Itu patut dipertanyakan,'' sambung Penjabat Gubernur Papua.

Introspeksi
Kasus pemberian visa sementara bagi 42 warga Papua oleh pemerintah Australia (seorang lainnya minta suaka ke negara lain), jangan hanya dilihat dari persoalan pelanggaran etika bernegara belaka.

Seharusnya pemerintah Indonesia mau mengintrospeksi diri atas kasus tersebut, terutama tentang pola pendekatan militeristik terhadap rakyat di Papua selama ini yang tampaknya tidak berubah. Hal itu dikemukakan anggota DPR asal Papua, Inya Bay menjawab Pembaruan di Jakarta, Senin (27/3) menanggapi kasus pemberian visa bagi 42 warga Papua di Australia.

Dikatakan, pemerintah jangan menutup mata bahwa tindakan kekerasan oleh oknum aparat TNI dan Polri terhadap rakyat Papua di pedalaman masih terus terjadi dengan berbagai dalih.

Sumber : Suara Pembaruan.
Sumber Foto : www.thewe.cc

0 Comments:

Post a Comment

<< Home