Thursday, June 01, 2006


Dipaksa Tapi Tak Mampu Nanti Malah Bikin Malu

KABINET Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua harus merupakan zaken cabinet alias kabinet yang diisi profesional dengan memperhatikan konstelasi politik di parlemen. Demikian pendapat yang disampaikan Wasekjen Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Inya Bay, di Jakarta, kemarin.

Pendapat Inya itu di­sam­pai­kan untuk menyikapi ke­te­gang­an yang kini terjadi an­tara Partai Demokrat dan Par­tai Golkar, sesama partai pen­dukung pemerintah, men­jelang reshuffle kabinet. Walau berusaha me­ne­nga­hi, tapi anggota Komisi XI ini cenderung ngeblok ke Gol­kar. Kata dia, suka atau ti­dak Golkar memiliki se­gu­dang kader berkualitas hebat.

Dengan pertimbangan itu, wa­jar rasanya bila Presiden SBY merekrut kader Golkar un­tuk ditempatkan di jeroan atau tim inti kabinet. Inya menganjurkan agar De­mokrat lebih rajin belajar, khu­susnya dalam meng­im­ple­mentasikan dukungan me­­reka kepada pemerintah, tan­pa minta jatah di kabinet. “Sebaiknya, Demokrat du­kung aja presiden.

Man­tap­kan sampai seribu persen. Be­lum waktunya mereka min­ta jatah menteri. Kalau di­paksakan, ternyata nggak mam­pu, malah bikin malu Pre­siden,” ungkapnya. Sebagai anggota Dewan yang mengurus masalah ke­uangan, perbankan dan BUMN, Inya mengaku ba­nyak menimba ilmu. Khu­sus­nya dari anggota Komisi XI asal Golkar yang ber­penga­laman.

“Saya kira, ketua Komisi XI layak masuk kabinet. Ka­lau boleh saya bilang, il­mu­nya sudah klotokan. Di­tam­bah relasi serta pengalaman di panggung politik tidak per­lu diragukan lagi,” ucap­nya. Inya juga menyoroti kinerja Menkeu Jusuf Anwar. Kata dia, Jusuf Anwar sudah tak layak karena terlalu tua, suka meng­anggap enteng masalah dan bersikap seperti birokrat yang kaku. “Saya kira, masih ba­nyak pejabat internal Dep­keu yang layak meng­gan­ti­kan Jusuf Anwar,” ujar Inya.

Sementara anggota Komisi XI, Rizal Djalil, menyebut ki­nerja Jusuf Anwar dan Men­teri Perindustrian An­dung Nitimihardja seperti pang­gangan yang jauh dari api. “Saya khawatir kalau di­pak­sakan, malah bikin malu pe­merintah. Untuk itulah, Pre­siden harus perketat eva­luasi terhadap dua menteri ini,” ungkapnya. Di kalangan pengusaha, lan­jutnya, kinerja Menteri Pe­r­industrian banyak di­gu­n­jing­kan.

Pasalnya, menteri yang satu ini dinilai tidak mam­pu memproteksi sektor in­dustri dalam negeri. “Lihat sa­ja, gebrakan Menteri Per­in­dustrian, apa. Kok malah banyak perusahaan yang gu­lung tikar,” kata dia ber­tanya. Tudingan miring untuk An­dung juga disampaikan anggota Komisi VII asal F-BPD, Nizar Dahlan.

Kata dia, setahun terakhir banyak perusahaan tekstil, sepatu dan industri berat yang tutup. “Saya kira, menteri yang ber­sangkutan harus tahu diri. Ka­lau memang nggak mam­pu mundur saja,” tukasnya. Wakil Ketua F-BPD itu ju­ga mengkritik Menneg ESDM Purnomo Yus­gian­to­ro. Kalau dibikinkan rapor khu­sus untuk Purnomo, se­but­nya, pasti Purnomo tak akan lulus. Sebab, nilai rata-ra­ta­nya empat. “Pak Pur­no­mo itu sudah jadi menteri se­jak era Gus Dur.

Tetapi pro­gra­m­nya kok cuman naikin har­ga BBM. Kenapa pe­ma­kai­an energi alternatif tidak per­nah disentuhnya,” tutur Nizar. Belum lagi, lanjut anak buah MS Kaban itu, pem­be­na­han PT Pertamina dan Pe­ru­sa­haan Gas Negara (PGN), ti­dak pernah dilakukan. Pa­dahal, tingkat kebocoran di dua BUMN basah itu sangat tinggi. “Kalau sudah begitu, boleh dong, kita curiga,” ucap­nya.

Sumber : Rakyat Merdeka, 25 Oktober 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home