Thursday, June 01, 2006


Menkeu Sri Mulyani Diharapkan Dapat Hapus Rumitnya Birokrasi Pencairan Dana

MENTERI Keuangan Sri Mulyani diharapkan dapat menghapus rumitnya birokrasi pencairan dana untuk daerah-daerah tertinggal seperti Papua. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi Keuangan DPR RI asal Papua Inya Bay hari ini, Kamis (15/12).

Menurutnya, kelaparan yang terjadi di Yahukimo Papua adalah karena Departemen Keuangan dibawah pimpinan mantan Menteri Keuangan Yusuf Anwar sangat sulit untuk mengeluarkan dana dan tidak jarang mematok harga kepada Bupati yang kabupatennya sebetulnya layak untuk mendapatkan bantuan dana.

Anggaran untuk Papua yang telah disepakati antara Pemerintah dengan DPR RI adalah sebesar Rp. 5,1 triliun untuk 28 kabupaten dan Rp. 575 milliar untuk pembiayaan infrastruktur yang belum sepenuhnya cair. Dana tersebut jelas Inya Bay, harus segera diarealisasikan seutuhnya karena saat ini masih sejumlah Rp. 287 milliar yang cair.

Ia mengharapkan Sri Mulyani tidak ikut menyulitkan pencairan dana, karena sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani adalah Kepala Bappenas yang pastinya mengetahui persis bagaimana program perencanaan pembangunan nasional yang telah dirancang oleh pihaknya.

Lebih lanjut Inya Bay menambahkan, jika pembangunan infrastruktur terealisasi maka pastinya bantuan-bantuan dari berbagai pihak tidak akan menjadi terhambat.

Menurutnya, rumitnya birokrasi yang selama ini terjadi di Departemen Keuangan harus segera disikapi oleh Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani. (der)

Sumber : Radio Elshinta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home