Thursday, June 01, 2006


Papua dan Irjabar Masih Kekurangan 3.000 Guru

MESKI setiap tahun dilakukan penerimaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) hingga kini masih kekurangan 3.000 tenaga pengajar. Situasi tersebut memprihatinkan dan perlu ada kebijakan khusus untuk memberi prioritas pada perekrutan tenaga guru di dua provinsi itu agar tidak makin tertinggal dari daerah lainnya.

Hal itu dikemukakan anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Inya Bay menjawab Pembaruan di Jakarta, Kamis (4/5) pagi.Dikatakan, kebijakan khusus tersebut dapat ditempuh dengan memberikan persentase lebih tinggi dalam penerimaan PNS atau dengan cara melakukan perekrutan PNS khusus tenaga guru, tanpa harus menunggu waktu penerimaan PNS secara serentak setiap tahun.

Dengan kebijakan itu, kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), kekurangan guru di Papua dan Irjabar bisa diatasi. "Kebijakan itu juga harus didukung kebijakan di bidang keuangan, baik melalui APBN maupun APBD. Khusus APBN, saya sebagai anggota DPR akan berupaya memperjuangkannya,'' ujar anggota Komisi XI DPR ini.Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) Provinsi Papua, James Modouw kepada Pembaruan di Jayapura mengatakan Papua maupun Irjabar masih kekurangan 3.000 tenaga guru.

Disebutkan, walaupun setiap tahun ada penerimaan guru PNS, tapi masalah kekurangan guru tidak pernah terselesaikan, apalagi di wilayah pemekaran kabupaten.Penerimaan guru di Papua dan Irjabar (sebelum dimekarkan) sudah dilakukan dengan berbagai jalur, tetapi belum juga menutup kekurangan guru di daerah ini. Saat ini terdapat 500 orang guru kontrak yang ditugaskan di seluruh wilayah Papua. Diharapkan, secara bertahap tenaga honor dan kontrak tersebut bisa diangkat menjadi PNS.SukarelaSebelumnya, kata James, kebutuhan tenaga guru bisa dipenuhi karena ada sekolah pendidikan guru (SPG). Tapi setelah ditutup, sekolah-sekolah terutama di pedalaman kesulitan guru.

Sebagai ganti, tenaga guru direkrut dari lulusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) di Universitas Cenderawasih Jayapura dalam jumlah yang sangat terbatas.Guru-guru yang mengajar di sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas memiliki beragam status. Ada yang berstatus guru PNS, guru bantu atau guru kontrak, serta guru sukarela. Guru sukarela lebih banyak mengajar tanpa digaji di sekolah dasar yang ada di daerah terpencil. Mereka mengabdi bertahun-tahun tanpa penghargaan, hanya menggantungkan hidup dari belas kasihan kepala sekolah.Jumlah formasi guru baru yang diterima di setiap kabupaten dan kota berbeda-beda.

Misalnya, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada tahun ini akan menerima 150 guru. Jumlah itu sesuai dengan data kebutuhan mereka."Mereka yang lulusan SD, SMP atau SMA, yang secara sukarela mengajar di sekolah-sekolah harus diperhatikan oleh bupati dan diupayakan mereka harus disekolahkan ke PGSD atau ke jenjang yang lebih tinggi. Supaya kelak memenuhi kualifikasi untuk menjadi PNS," kata James Modouw.

Perhatian Khusus
Soal kesejahteraan guru, Inya Bay lebih lanjut mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus, selain dengan tunjangan atau insentif khusus, juga perlu menyediakan rumah murah bagi para guru. Salah satu penyebab kurangnya minat menjadi guru di pedalaman Papua adalah soal kesejahteraan.Untuk membangun satu rumah di Papua, biayanya bisa sama besar dengan membangun tiga rumah di Pulau Jawa.

Belum lagi soal biaya transportasi antardaerah yang begitu mahal, yang kalau dipaksakan gaji guru-guru itu bisa habis hanya untuk biaya transportasi.Politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat soal pemberian insentif bagi guru di pedalaman Papua yang ditetapkan Rp 2,7 juta. Menurutnya, insentif itu hanya cukup buat ongkos transportasi sehingga terkesan pemerintah hanya setengah hati memperhatikan pendidikan di Papua yang tertinggal. [ROB/M-15]

Sumber : Infopapua.com, 5 Mei 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home