Thursday, June 01, 2006


Pilkada Papua : Sembilan Raja Fakfak Tolak MRP

SEMBILAN raja Fakfak menilai, keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) mengenai kriteria seorang calon kepala daerah secara hukum bermasalah, karena bertentangan dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Keputusan MRP yang diharapkan membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, termasuk menyukseskan pilkada, ternyata tidak terbukti. Sebaliknya, keputusan MRP terkait kriteria calon kepala daerah dikhawatirkan menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Inya Bay (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi/FBPD), kepada pers di Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Selasa (29/11), mengatakan, keputusan pleno MRP tanggal 18 November 2005 yang menyatakan bahwa dua kandidat pilkada yakni Mohammad Musa'ad dan Kamarudin Watubun adalah bukan putra daerah Papua, bisa menimbulkan konflik horisontal.

Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma'ruf yang ditemui di Bengkulu, Selasa (29/11), mengimbau berbagai kalangan di Papua agar menghargai proses tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) sesuai undang-undang yang berlaku. Tidak hanya di Papua tapi juga pilkada di Irian Jaya Barat (Irjabar).

Pemerintah pusatpun, dalam menangani masalah Irjabar, lanjutnya, menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, MRP dan DPRD Irjabar. Jika rekomendasi tersebut sudah ada, maka proses penguatan Irjabar segera diselesaikan. Dengan begitu, pilkada di Provinsi Irjabar sudah dapat dilaksanakan dan masalah di daerah tersebut menjadi tuntas.

Dinilai Bertentangan
Lebih lanjut Inya mengemukakan, sembilan Raja Fakfak dan Masyarakat Adat Koteka menolak keputusan MRP tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horisontal yang berujung pada perpecahan.

Inya mengatakan, kedua kelompok masyarakat adat Papua itu mengakui kalau Musa'ad adalah putra asli Papua. ''Apalagi sembilan Raja di Fakfak sudah mengirimkan pernyataan bahwa Mohammad Musa'ad adalah putera daerah asli Fakfak,'' katanya. Inya yang juga Raja Muda Ati-ati Fakfak menuding, keputusan rapat pleno MRP bertentangan dengan sejumlah UU dan Peraturan Pemerintah (PP), yakni UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua pasal 1 huruf t juncto PP No 54 Tahun 2004 tentang MRP Pasal 1 poin 9 juncto PP No 6 tahun 2005 Pasal 139 ayat (2).

Persoalannya, kata dia, Pokja Adat MRP sudah menetapkan kriteria putra daerah Papua sesuai UU No 21/2001 dan PP. Tetapi kriteria itu diplintir dalam sidang pleno MRP pada 18 November 2005 itu. "Nah, selain melanggar konstitusi, sikap MRP sudah jelas membuat potensi konflik di Papua,'' katanya. Dalam pleno MRP itu, lanjut dia, muncul wacana untuk tidak perlu mengindahkan UU No 21/2001 atau PP No 54/2004. Mereka menyebutkan dua produk UU itu sebagai produk orang-orang Jakarta.

Padahal, kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur Papua itu merupakan produk hukum yang bersifat mengikat semua pihak. Pleno MRP merekayasa kriteria putera daerah, sehingga menimbulkan masalah. ''Saya minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf untuk memperhatikan masalah ini. Pilkada di Papua, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Kalau dipaksakan, rakyat asli Papua yang bermukim di gunung-gunung akan turun ke jalan.

Masalah semakin ruwet, kalau aspirasi mereka tidak dihargai,'' katanya. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Papua Mohammad Musa'ad ketika dihubungi, Selasa kemarin, mengatakan bahwa putusan MRP bisa menimbulkan perpecahan. Pasalnya, masyarakat adat Papua khususnya Fakfak menilai MRP tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. ''Saya sendiri heran, urusan putera daerah atau tidak, kok putusannya lewat voting. Ini kan bisa politis. Padahal, berdasarkan UU Otsus Papua, sudah jelas. Bergantung kepada keputusan dewan adat,'' katanya.

Sumber : Suara Pembaruan, 30 November 2005
Sumber Foto : Dapenmapamsi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home