Thursday, June 01, 2006


TNI dan Polri Didesak Hentikan Pelanggaran HAM di Papua

WARGA Sipil Ditangkap - Sebanyak 12 warga sipil di Timika ditangkap aparat Polri dan FBI, Rabu (11/1) malam, yang diduga pelaku penembakan di Mile 62-63 yang terjadi pada 31 Agustus 2002, menewaskan dua warga negara Amerika, se- orang WNI, dan melukai 9 orang saat itu.

Aparat Polri maupun TNI harus segera menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Aparat Polri maupun TNI jangan semena-mena menangkapi warga sipil di Papua, kata anggota DPR, Inya Bay, asal Papua

Wakil rakyat dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) itu mengatakan hal itu kepada Pembaruan, di Jakarta, Jumat (13/1), menanggapi penangkapan 12 warga sipil di Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru pada Rabu (11/1) lalu.

Sebanyak 12 penduduk sipil ditangkap karena diduga terlibat kasus penembakan yang menewaskan Riky Lyne Spider dan Edwin Leon Murgon asal Amerika Serikat dan seorang warga negara Indonesia, FX Bambang Riyanto serta melukai sembilan orang lainnya. Peristiwa pada 31 Agustus 2002 itu terjadi di Mile 62-63 Timika.

Mereka ditangkap tim gabungan aparat keamanan di Hotel Amole II di Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Mereka yang ditangkap adalah Hardi Tsumugol, Agustinus Anggaibak, Fiktus Wawang, Yohanis Kasemol, Hermanus Magal, Pdt Isak Onawani, Yulianus Dikme, Antonius Wamang, Markus Kalanangame, Jarius Iwak, Felix Dikme dan Domi Wom.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Tomy J Jacobus kepada wartawan, kemarin, di markas Polda Papua membenarkan penangkapan 12 warga sipil tersebut. "Setelah dilakukan penyelidikan kemudian ada semacam kesepakatan antara negara Amerika Serikat dan Indonesia untuk melakukan penyidikan.

Mabes Polri sudah turun tangan dibantu aparat Polda Papua dan Polres Mimika. Dan akhirnya kami berhasil menangkap orang-orang ini yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa penembakan saat itu, " jelasnya.

Namun, politisi Papua dari partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Inya Bay menegaskan, aparat keamanan di Papua jangan semena-mena melakukan penangkapan. "Ini jaman reformasi, saya imbau kepada Kapolri, jangan ada lagi pelanggaran HAM, di Papua, masak negara mau bunuh rakyatnya sendiri, tugas polisi dan tentara itu menyerang musuh dari luar tugas polisi melindungi rakyat di dalam negeri," tegasnya.

Ditegaskan, orang Papua berontak sebenarnya karena ulah aparat keamanan sendiri yang memperlakukan rakyat Papua tidak manusiawi melanggar HAM.

Karena itu adalah sangat ironis, kalau di jaman reformasi ini cara-cara seperti Orde Baru selama 32 tahun masih dipertahankan dan dilakukan terhadap orang- orang Papua.
''Kalau ada tuntutan merdeka dari orang Papua, itu karena mereka tidak tahan lagi atas perlakuan dengan cara-cara refresif. Padahal, orang Papua itu meskipun wajahnya seram, hatinya lembut,'' ujar Inya Bay.

Sebanyak delapan dari 12 warga sipil yang ditangkap tersebut diangkut dengan pesawat komersial Garuda Kamis (12/1) pagi dan disusul empat orang lainnya dengan pesawat khusus pada siang hari. Mereka dikawal ketat dan langsung ditahan Polda Papua.

Berkaitan dengan itu, Ketua Tim Gabungan Advokasi Mile 62-63, Aloysius Renwarin sewaktu dihubungi Pembaruan, Jumat, mengatakan, timnya akan mempraperadilankan Kapolda Papua, Freeport, Garuda dan FBI terkait penangkapan 12 warga sipil itu.

"Penangkapan itu tidak prosedural, tidak ada surat penangkapan dan pemberitahuan. Freeport saat penangkapan itu mereka menyediakan mobil-mobil untuk mengangkut para warga sipil ini.
Lalu Garuda tidak melakukan pelayanan baik kepada tahanan yang dibawa di pesawat. Sedangkan FBI, ngapain melakukan penangkapan warga sipil di wilayah hukum Indonesia, " paparnya. (ROB/M-15)

Sumber : Suara Pembaruan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home