Friday, June 02, 2006


Yorris: Kalau Bersalah, Proses Hukum Warga Papua Wajar

POLITISI Partai Golkar yang juga anggota DPR dari Papua, Yorris TH Raweyai, menegaskan, sepanjang sesuai prosedur dan ada bukti kuat, penangkapan 12 warga sipil Papua, tidak masalah. Karena itu, proses hukum atas mereka yang ditangkap perlu dilakukan agar terungkap siapa yang bertanggung jawab atas kasus itu.

Hal itu dikemukakan Yorris Raweyai menjawab Pembaruan di sela-sela rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (17/1) sore. Menurut dia, langkah Polri untuk membawa delapan orang dari 12 orang yang ditangkap ke Jakarta, tidak masalah, karena diharapkan proses hukum bisa berjalan dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 penduduk sipil ditangkap karena diduga terlibat kasus penembakan yang menewaskan Riky Lyne Spider dan Edwin Leon Murgon asal Amerika Serikat dan seorang warga negara Indonesia, FX Bambang Riyanto serta melukai sembilan orang lainnya. Peristiwa pada 31 Agustus 2002 itu terjadi di Mile 62-63 Timika.

Mereka ditangkap tim gabungan aparat keamanan di Hotel Amole II di Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Mereka yang ditangkap adalah Hardi Tsumugol, Agustinus Anggaibak, Fiktus Wawang, Yohanis Kasemol, Hermanus Magal, Pdt Isak Onawani, Yulianus Dikme, Antonius Wamang, Markus Kalanangame, Jarius Iwak, Felix Dikme dan Domi Wom

Soal dugaan adanya rekayasa aparat TNI dan Polri di balik kasus penangkapan 12 warga sipil Papua tersebut, Yorris menegaskan, dugaan itu bisa saja dilontarkan, tetapi aparat sudah pasti memiliki bukti-bukti soal keterlibatan warga sipil itu. Demikian pula soal pertanyaan mungkinkah seorang tokoh agama (Pendeta) bisa terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan dua warga Amerika Serikat (AS) itu, Yorris mengatakan, mungkin bukan eksekutor.

''Pasti dia bukan eksekutor, tapi bisa saja ikut mendukung dengan memberi fasilitas bagi eksekutor melakukan penembakan,'' ujar Yorris.

Sebaliknya, anggota DPR lainnya dari Papua, Inya Bay sebelumnya menegaskan, penangkapan 12 warga sipil Papua tersebut, adalah rekayasa aparat sendiri.

Dirampas
Rekayasan dan skenario itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya AS yang memiliki perusahaan PT Freeport hanya untuk mendapatkan jatah dari perusahaan tersebut, sementara harta orang Papua justru dirampas dan tidak diberi kesejahteraan.
Buktinya, fasilitas termasuk kendaraan diberikan dengan cuma-cuma oleh Freeport kepada aparat TNI dan Polri di sana. Bahkan, bea cukai pun berkantor di perusahaan tambang tembaga dan emas besar itu, sementara kepada aparat pemda, Freeport hanya memberikan kendaraan tua.

''Ada apa aparat negara mendapat fasilitas dan mengabdi untuk kepentingan negara asing. Bahkan masyarakat juga tahu, bahwa dana satu persen senilai Rp 170 miliar untuk rakyat Papua setiap tahun, sebagian dipangkas oleh aparat keamanan,'' ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) DPR tersebut mengingatkan pula, apabila cara-cara represif terus me-nerus dilakukan terhadap Papua, suatu saat nanti kemarahan mereka akan meledak.''

Jangan disalahkan kalau nanti rakyat Papua marah dan minta referendum untuk memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau minta merdeka,'' tegasnya. (ROB/M-15)

Sumber : Suara Pembaruan, 19 Januari 2006
Sumber Foto : Web West Papua

0 Comments:

Post a Comment

<< Home